Rabu, 13 Desember 2017
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini banyak menarik antusisme peserta, dapat terlihat dari jumlah peserta yang memenuhi ruang Auditorium gedung A. Dengan tema yang diusung yaitu, “Kedaulatan Negara di Ruang Udara; Perspektif Hukum, Ekonomi dan Keamanan” ini, yang dibentuk dalam panel diskusi yang dimana dihadiri oleh berbagai pakar yang ahli di bidangnya.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan civitas akdemika di Fakultas Hukum Universitas Brawjiaya, mulai dari dari mahasiswa S1, S2, S3, bahkan smpai dosen-dosen yang dari FH itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri kalau kegiatan ini menarik banyak perhatian dikarenakan pembicaranya ada dari semua unsur yang terlibat di dalam isu kedaulatan negara di ruang udara ini. Dimana ada dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angaktan Udara (TNI AU), Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perhubungan, Kementrian Luar Negeri, dan dari Akademisi.
Panel diskusi dibuka pertama oleh unsur Kementrian Luar Negeri, yang menjelaskan secara gamblang kebijakan-kebijakan yang lakukan oleh kementrian luar negeri dalam upaya untuk menjaga kedaulatan RI di ruang udara. Kemudian dilanjut dengan sudut pandang kementrian Perhubungan yang menjelaskan kebijakan pemerintah yang lebih teknis dalam pelaksanaannya di dalam perlintasan trasnportasi udara. Selanjutya, dari aspek keamanan dan penjagaan kedualatan yang dipaparkan oleh pihak TNI AU, Kolonel PNB Supri Abu, yang tentunya lebih dekat dengan realita yang ada di dalam upaya untuk menjaga kedaulatan negara kita.
Seminar ini pun, dilengkapi dengan analisa dari dua akademisi yang berkecimpung dalam Hukum Udara, yaitu Atip Latifulhayat, SH, LLM., PhD (Universitas Padjajaran) dan Dr. Adi Kusumaningrum, SH., MH (UNiversita Brawijaya). Dimana Dr. Atip yang terlebih dahulu memaparkan tentang sebuah dilema dalam penegakan kedaulatan negara, dimana antara Perlindungan dan Kemananan. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Adi yang memberikan perspektif bagaimana antara ketika kepentingan keamanan behadapan dengan kepentingan ekonomi, yang tentunya merupakan tantangan bagi negara Indonesia, yang manakah yang akan menjadi prioritas serta bagaimana agar keduanya tetap dapat berjalan selaras demi mewujudkan Indenesia yang berdaulata secara utuh. [afd/humas]